Stay in The know

Intermezzo

Denda Hingga Penjara, Australia Buat Peraturan Ketat untuk Perusahaan Media Sosial

Denda Hingga Penjara, Australia Buat Peraturan Ketat untuk Perusahaan Media Sosial
Peraturan ini dibuat karena efek jangka panjang dari kasus penembakan di Christchurch, Selandia Baru
Durasi baca: 1 menit.

Bagai dua mata pisau, media sosial bisa berdampak positif juga negatif untuk para penggunanya. Penyebaran berita bohong atau hoax hingga kekerasan, menjadi salah satu dampak negatif dari media sosial. Penyebaran konten kekerasan yang kerap tersebar di media sosial, membuat Pemerintah Australia merasa perlu membuat sebuah peraturan baru.


Australia akan memberi sanksi atau denda hingga pidana penjara yang diterapkan kepada petinggi perusahaan media sosial, jika membiarkan konten kekerasan tersebar di Australia. Melansir dari reuters.com, yang dimaksud dengan konten kekerasan di media sosial baik foto maupun video antara lain penyiksaan, terorisme, pemerkosaan, hingga penculikan. 

(BACA JUGA: Duta Besar New Zealand untuk Indonesia Angkat Bicara Soal Aksi Teror di Christchurch)


Peraturan ini akan diberlakukan oleh Pemerintah Australia, karena efek jangka panjang yang ditimbulkan oleh kasus terorisme yang menyerang masjid di Christchurch, Selandia Baru. Peraturan ini diberlakukan supaya perusahaan media sosial dengan sigap menghapus segala bentuk konten kekerasan di media sosial secepat mungkin. Sebelum akhirnya konten tersebut tersebar luas.


Tidak hanya menghapus, perusahaan media sosial juga wajb melaporkan akun yang menyebarkan konten kekerasan tersebut ke pihak yang berwajib.


Kami merasa penting untuk memberitahu perusahaan-perusahaan media sosial terkait hal ini. Kami juga mengharapkan isu ini membawa perubahan sikap pada mereka,” ujar Mitch Fifield selaku Menteri Komunikasi dan Kesenian Australia.





Meski Pemerintah Australia mantap akan memberlakukan peraturan ini, namun perusahaan-perusahaan media sosial yang terkait justru merasa keberatan. Menurut mereka, peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkesan terburu-buru. Hanya sekadar teori tetapi tidak ada aksi nyata untuk memberantas konten kekerasan dari media sosial.


“Tidak ada satupun orang yang ingin melihat konten kekerasan di media sosial. Kami juga tidak ingin konten kekerasan tersebar di media sosial regional Australia. Tetapi, konten yang diunggah ke media sosial itu jumlahnya banyak sekali dalam satu detik,” ungkap perwakilan dari Digital Industry Group Inc (DIGI).


“Sehingga permasalahan ini menjadi sangat kompleks dan butuh diskusi lebih lanjut dengan banyak pihak. Terutama mereka yang bergerak di bidang teknologi hingga masyarakat sipil,” Tambah perwakilan DIGI.


Meski masih simpang siur, petinggi Facebook yakni Mark Zuckerberg mengatakan bahwa Facebook secara resmi telah menghapus banyak konten terutama video, terkait dengan kasus penembakan di Christchurch.


Facebook juga melaporkan bahwa dalam waktu 24 jam, perusahaannya telah menghapus kurang lebih 1,5 juta video yang terkait dengan aksi penembakan sadis di Christchurch, Selandia Baru.





(Andiasti Ajani, foto: nordwood themes, william iven, christian wiediger/unsplash.com)

Author:

You Might Also LIke